Dalam
pemberitaan di media massa, masalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia
terhadap Presiden RI, Susilo Bambamg Yudhoyono mengakibatkan dampak yang buruk
bagi hubungan bilateral yang terjalin selama ini. Masalah tersebut mungkin
dapat dihindari jika sistem keamanan di Indonesia tidak begitu buruk jika
dibandingkan dengan sistem keamanan negara-negara lainnya. Namun, hal tersebut
kembali lagi pada sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem keamanan
tersebut. Jika tidak lalai, kejadian seperti penyadapan tersebut tidak akan
terjadi.
Menindaklanjuti
hal itu, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyatakan. Indonesia
harus mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus sendiri
untuk kepentingan sektor Pertahanan, Keamanan, Intelijen luar negeri. Terkait
hal tersebut, rencananya akan dimasukan dalam program anggaran 2014. Pertahanan
cyber yang akan dibangun itu, tutur dia, nantinya akan ada dibawah kendali
Kementerian Pertahanan guna sistem keamanan dan pertahanan, dalam hal ini Badan
Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Lembaga Sandi Negara
(Lemsagneg) dan Polri.
Purnomo menerangkan, cyber ada 2 institusi yang menangani. Yakni
pertahanan cyber di bawah Kementerian Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI.
Sedangkan kriminal cyber di bawah kewenangan Polri. Tak luput Purnomo
menjelaskan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki cyber pertahanan, meski
memang sifatnya sewaan dari pihak luar. Purnomo menambahkan, ke depan
pemerintah harus memiliki satelit sendiri. Khusus untuk sistem pertahanan, agar
tidak mudah disadap oleh pihak asing.
0 komentar :
Posting Komentar